makalah sosped “PENERAPAN UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA CIBUNIAN DAN DESA PURWABAKTI, KECAMATAN PANIJAHAN, KABUPATEN BOGOR”

25 05 2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Masa Orde baru adalah sebuah masa dimana pengelolaan dan pemerintahan bersifat terpusat (sentralistik). Pada masa itu banyak pembangunan yang terbengkalai di daerah yang tidak tertangani dengan baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing.

Segala kegiatan pembangunan di daerah-daerah diatur oleh pemerintah pusat sebagi pemegang kekuasaan tertinggi. Hal tersebut menyebabkan kesejahteraan masyarakat di daerah- daerah pinggiran menjadi semakin tertinggal dari daerah pusat. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya pembagian wewenang yang jelas antara pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintah pusat juga kesulitan untuk memantau kegiatan-kegiatan serta masalah-masalah yang terjadi di daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah ataupun otonomi desa diberikan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah atau desa diharapkan dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam pengelolaan dan pemantauan suatu daerah atau desa. Selain itu, dengan otonomi tersebut suatu daerah atau desa bisa menjalankan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kondisi di daerah masing- masing.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai revisi dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, mengisyaratkan kepada kita mengenai pembangunan suatu daerah atau desa dalam suasana yang lebih kondusif dan demokratis. Dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah dapat melaksanakan pemerataan pembangunan bagi daerah atau desa. Hal ini disebabkan karena dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah desa diberi wewenang untuk mengembangkan desanya dengan pembangunan-pembagunan yang dapat mensejahterakan masyarakatnya. Namun di sisi lain, ternyata banyak juga desa yang belum merasakan efek dari otonomi daerah. Sebenarnya sejauh mana penerapan undang-undang nomor 32 tahun 2004 di pedesaan? Bagaimana kesejahteraan masyarakat setelah undang-undang No. 32 tahun 2004 disahkan? Berangkat dari masalah-masalah tersebut, penulis mengangkat masalah penerapan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan bagaimana kaitanya terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan ilustrasi yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang akan kami kaji lebih lanjut adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat desa?
  2. Sejauh mana penerapan UU No. 32 tahun 2004 pada desa Cibunian dan desa Purwabakti?
  3. Bagaimana pengaruh UU No. 32 tahun 2004 terhadap kesejahteraan desa?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian pada kegiatan turun lapang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat desa

2. Sejauh mana penerapan UU No. 32 tahun 2004 di desa Cibunian dan desa   Purnabakti

3.Untuk mengetahui bagaimana pengaruh UU No. 32 tahun 2004 terhadap   kesejahteraan desa

1.4 Manfaat

Penelitian pada kegiatan turun lapang di desa Cibunian dan desa Puwabakti ini ditujukan untuk memberi informasi dan pemahaman kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peningkatan kesejahteraan desa yang didasarkan UU No. 32 tahun 2004 setelah diberlakukan, baik pada pemerintahan pusat, daerah, dan desa. Selain itu, juga ditujukan kepada para pembaca, khususnya mahasiswa untuk lebih memahami tentang peranan Undang-undang No. 32 tahun 2004 bagi peningkatan  pemberdayaan dan kesejahteran masyarakat desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi berhubungan dengan kewenangan daerah dan UU 32/2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

Dalam tataran filosofis pemerintahan daerah, diperlukan adanya pemerintah daerah yang bersinergis dengan latar belakang:

1. untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban

2. negara kita cukup besar maka diperlukan pemerintah daerah

3. menciptakan kesejahteraan

Ada dua alternatif yang dapat ditempuh pemerintah menciptakan kesejahteraan, yaitu: 1) desentralisasi dan 2) dekonsentrasi. Pada UU 5/1974 tentang pemerintahan daerah, praktik yang lebih terlihat adalah dekonsentrasi. Semua urusan sebagian besar dilaksanakan oleh kantor departemen. Pada awalnya merata dan pembangunan dapat berjalan, namun pondasi di daerah lemah karena terlalu bergantung ke pusat. Kemudian di era reformasi ada kesadaran untuk di otonomikan. Pemencaran urusan pemerintahan berdasarkan UU 32/2004 lebih ditekankan pada desentralisasi bukan dekonsentrasi dimana pemerintahan daerah khususnya desa itu hanya menjadi alat pemerintahan pusat.

Tujuan pemerintah Indonesia itu adalah melindungi dan mensejahterakan rakyat berdasarkan demokrasi. Urgensi pemerintah daerah ini tidak bisa terlepas

juga dengan pemerintah pusat yaitu 1) melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis, 2) kesejahteraan harus diukur dengan pembangunan manusia (human development index), indikatornya adalah penghasilan, kesejahteraan dan pendidikan. Kesimpulannya adalah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mempunyai wewenang untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan. Untuk itu diperlukan usaha yang saling bersinergi diantara ketiganya.

Tugas pemerintah daerah adalah:

1. menyediakan kebutuhan dasar

2. mengembangkan sektor unggulan

3. public regulation

Pemda harus mempunyai wewenang yang memungkinkan mereka menghasilkan public goods dan public regulation sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Anatomi urusan pemerintahan membagi urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan di negara kita, yaitu 1) berdasarkan absolut, mutlak pemerintah pusat, 2) urusan yang concuren atau bersama. Urusan yang bersifat mutlak adalah urusan pemerintah pusat yang tidak didistribusikan ke pemerintahan daerah antara lain: pertahanan kemanan, yudisial, keuangan, luar negeri, agama. Yang menjadi urusan bersama dapat dibagi dua: 1) urusan wajib, misalnya di bidang kesehatan, pendidikan dan 2) urusan yang bersifat unggulan, sesuai dengan potensi daerah itu.

Otonomi daerah dalam hubungannya dengan desa, disini diatur dengan PP 72/2005, disebutkan bahwa urusan yang berdasarkan hak asal-usul, urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan ke desa, dan setiap kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa diatur dengan perda. Urusan apa saja yang bisa diserahkan adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.Untuk lebih lanjutnya kini diatur dalam UU No. 32 tahun 2004. Setiap urusan yang diserahkan kepada desa harus disertai dengan pembiayaan. Tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi atau dari kabupaten/kota, maksudnya adalah tugas yang seharusnya tugas pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten tetapi diperbantukan ke desa harus disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Raharjo, 2006) suatu masyarakat dikatakan belum sejahtera jika suatu kondisi seseorang atau kelompok masyarakat  yang mengalami berbagai kekurangan baik secara material maupun spiritual menuju kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketidakberdayaan tersebut diukur dengan metode kualitatif, meliputi, (1) kebutuhan dasar yang standar (sandang, pangan, papan), (2) kesehatan, (3) pendidikan, (4) kesempatan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan,(5) akses informasi, (6) kesempatan dalam berusaha dan menjalankan ekonomi, (7) penguasaan sumberdaya ekonomi, (8) pelayanan pemerintah, (9) partisipasi dalam pemerintahan dan pangambilan keputusan publik, (10) rasa aman, (11) lingkungan hidup, (12) budaya masyarakat, seperti korupsi, kedisiplinan, dll.

Secara tidak langsung masyarakat pra sejahtera tidak hanya dilihat dari segi ekonomisnya saja, melainkan dipandang juga dari sisi sosialnya. Dimana kemampuan masyarakat tersebut dalam mengakses sumber daya yang ada dan peranannya dalam proses pemerintahan di desa tersebut. Dari sini muncullah upaya pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian yang dilakukan pemerintah pusat kepada berbagai daerah di Indonesia yang dikenal dengan sistem kebijakan otonomi daerah yang bersifat desentralistik. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah (Salam, 2007) Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah pusat ke pemerintahan desa dalam mengelola sendiri daerahnya secara bertanggung jawab ini dijabarkan oleh UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sebelumnya terlebih dahulu diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pengelolaan daerah yang memperhatikan aspek lingkungan, nilai, dan sumber daya.

Tercantum pada BAB I pasal 1 poin 5 UU No. 32 tahun 2004, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai perundang-undangan. Desa bisa jadi berdebut dengan nama lain (pasal 1, poin 12) dan diperintah oleh kepala daerah dan perangkat daerah (pasal 3, poin 2). Dalam menjalankan otonomnya pemerintah daerah berpegang teguh pada hak dan kewajiban daerah yang tertuang dalam BAB IV tentang  penyelenggaraan pemerintahan, bagian ketiga, pasal 21 dan pasal 22 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan visi otonomi daerah itu sendiri yang dirumuskan dalam 3 ruang lingkup interaksinya yang utama, yaitu politik, ekonomi, serta sosial budaya.

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

3.1       Jenis Praktek Lapang

Dalam penelitian ini, jenis praktek lapang yang dilakukan adalah praktek lapang langsung. Setiap mahasiswa turun langsung ke lapang untuk mencari dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan stratifikasi social yang ada di Desa Cibunian tersebut. Praktek lapang ini dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari sepuluh mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Dengan demikian praktek ini sangat membutuhkan kerjasama dan peran aktif dari mahasiswa yang mengikutinya agar setiap mahasiswa dapat mempelajari sekaligus memahami dengan jelas stratifikasi social dalam masyarakat pedesaan.

3.2       Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di desa Cibunian dan Purwabakti, kecamatan Panijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja. Pelaksanaan penelitian selama tiga hari, dimulai tanggal 16-19 Desember 2008.

3.3       Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Pengumpulan data primer adalah observasi dan wawancara. Observasi yaitu mengamati keadaan desa secara fisik maupun nonfisik, mencatat setiap informasi yang didapat dari desa tersebut. Wawancara ini dilakukan secara mendalam terhadap responden. Para responden ini terdiri dari keluarga setempat, para tokoh masyarakat, dan para pejabat pemerintahan. Sedangkan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka yang dapat digunakan untuk mengkaitkan berbagai teori yang ada untuk menganalisis sejauh mana Undang-undang Otonomi Daerah berlaku di sana.

3.4       Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menulis catatan harian selama berada di desa, catatan harian itu berupa informasi yang didapatkan dari penelitian baik berupa fisik maupun non fisik. Kemudian di analisis sesuai kebutuhan dan didiskusikan bersama kelompok. Selain itu kelompok kami juga membandingkan informasi yang didapat dari warga Kampung ……….. dengan teori yang ada. Kemudian cacatan harian tersebut akan kami jadikan data dalam membuat laporan, dan mungkin diubah dalam bentuk tertentu agar lebih mudah menggambarkan hasil penelitian.

3.5       Kerangka Berpikir

UU 32 tahun 2004

Desentralisasi Kekuasaan

Demokratisasi pemerintahan desa

Pembangunan desa

Struktur tatanan masyarakat

Menyebabkan desa berbasis pemberdayaan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA

Tabel 4.1 Keterangan Umum

No

Data Keterangan Umum

Desa

Cibunian

Purwabakti

1.

2.

3.

4.

5.

Luas Wilayah

Ketinggian dari permukaan laut

Suhu

Jarak Pemerintahan desa dengan :

-         Kecamatan Pamijahan

-         Ibu Kota Kabupaten Bogor

-         Ibu Kota Provinsi

-         Ibu Kota Negara

Curah Hujan

1175 Ha

400-700 m

29 oC

16 km

78 km

128 km

90 km

300 mmt

1472

600-700m

28

7 km

53 km

179 km

107 km

250-300 mmt

Tabel 4.2. Kelembagaan Desa

No

Data Kelembagaan Desa

Desa

Cibunian

Purwabakti

1.

2.

3.

4.

5.

Jumlah Dusun

RT

RW

Data Kelembagaan Desa

-         BPD

-         LPM

-         PKK

-         Karang Taruna

Data jumlah Kader Pembangunan Desa (KDP)

5 buah

38 buah

17 buah

11 orang

1 orang

6 orang

-

Tidak Aktif

5 buah

39 buah

12 buah

9 orang

1 orang

9 orang

-

Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 4.4 Pembangunan

No

Data

Desa

Cibunian

Purwabakti

1.

2.

3.

Perhubungan

-      Jalan

-      Jembatan

-      Gorong-gorong

Perekonomian

-      Pasar

-      Perbankan

-      Koperasi

-      Irigasi

-      Pertanian

-      Perikanan

Pertambangan dan Energi

4 buah

-

13 orang

-

-

-

1 buah

-

-

-

Tabel 4.5. Karakteristik Penduduk

No

Data

Desa

Cibunian

Purwabakti

1

2.

3.

Mata Pencaharian

-    Petani

  • Petani pemilik tanah
  • Petani penggarap tanah
  • Buruh tani

-    Pengusaha

-    Pengrajin

-    Industri kecil

-    Buruh industry

-    Pertukangan

-    Buruh Perkebunan

-    Pedagang

-    Pengemudi/ Jasa

-    Pensiunan/Purnawirawan

-    PNS

-    Pensiunan PTPN/lain-lain

Tingkat Pendidikan

-     Belum Sekolah

-     Tidak Tamat Seolah

-     Tamat SD atau sederajat

-     Tamat SLTP atau sederajat

-     Tamat SLTA atau sederajat

-     Tamat Akademi

-     Tamat Perguruan Tinggi atau sederajat

-     Buta Huruf

Angkatan Kerja

-     Laki-laki

-     Perempuan

1324 orang

621 orang

399 orang

356 orang

17 orang

59 orang

12 orang

41 orang

68 orang

-

246 orang

37 orang

18 orang

-

-

12 orang

1 orang

5 orang

2 orang

-

-

-

170 orang

820 orang

400 orang

1784 orang

450 orang

653 orang

681 orang

-

190 orang

240 orang

80 orang

60 orang

570 orang

-

45 orang

3 orang

6 orang

45 orang

707 orang

273 orang

458 orang

256 orang

75 orang

-

-

210 orang

325 orang

223 orang

Sumber: Laporan Data Monografi Desa Cibunian dan Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Tahun 2007

Deskripsi Desa Cibunian dan Desa Purwabakti

4.1 Keterangan Umum

Secara keseluruhan, desa Purwabakti memiliki wilayah yang lebih tinggi diatas permukaan laut daeripada desa Cibunian. Hal tersebut menyebabkan suhu di desa Purwabakti lebih rendah dibandingkan desa Cibunian, dengan total keseluruhan 1472 Ha dan desa Cibunian sekitar 1175 Ha. Tanah di desa Cibunian lebih didominasi tanah hutan homogen sedangkan di desa Purwabakti berupa tanah pertegalan/perkebunan.

Batas-batas desa Purwabakti:

Utara    : Desa Ciasmara

Timur   : Desa Ciasmara

Selatan : Desa Kabandungan/ Kabupaten Sukabumi

Barat    : Desa Cibunian

Batas desa Cibunian:

Utara    : Desa Purwabakti

Timur   : Desa Purwabakti

Selatan : Desa

Barat    : Desa

4.2 Sejarah Desa

Desa Cibunian merupakan satu dari lima desa yang berada di kecamatan Pamijahan. Pada awalnya hanya ada satu kecamatan yaitu kecamatan Cibungbulang, kemudian pada tahun 1982 terjadi pemekaran kecamatan yang menyebabkan Cibungbulang terpecah menjadi dua kecamatan yakni kecamatan Cibungbulang dan kecamatan Pamijahan. Tiap kecamatan tersebut memiliki 15 desa.

4.3 Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Cibunian dan Purwabakti bergerak pada sektor pertanian. Dalam hal ini meliputi peternakan, perikanan dan tanaman pangan. Dengan perincian petani di desa Cibunian yang memiliki lahan/ tanah sendiri yaitu sekitar 46,9% sedangkan petani di desa Purwabakti cenderung lebih banyak yang bekerja sebagai penggarap dan buruh tani, lainnya sebagai pemilik tanah yang hanya berjumlah 25%. Sedangkan sisanya bekerja di sektor jasa, industri, dan kerajinan tangan.

4.4 Sarana dan Prasarana Desa

Sarana-sarana yang tersedia di kedua desa meliputi sarana kesehatan, transportasi, pengairan, pendidikan, dan komunikasi. Terlihat dari perbedaan proporsi jumlah fasilitas yang dimiliki dari kedua desa tersebut, Desa Purwabakti dapat dikatakan mempunyai sarana dan prasarana desa yang lebih lengkap daripada desa Cibunian.Karena fasilitasnya lebih banyak.

4.5 Tingkat Pendidikan

Rata-rata masyarakat kedua desa mengenyam pendidikan sampai tingkat SLTA. Akan tetapi Desa Cibunian memiliki tingkat buta haruf yang lebih tinggi. Terlihat dari data yang diperoleh bahwa masih banyak warga yang belum dapat membaca. Tingkat pendidikan warga di desa Purwabakti lebih tinggi dibandingkan desa Cibunian.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA CIBUNIAN DAN PURWABAKTI

Mengacu pada pendapat Raharjo (2006) mengenai masyarakat sejahtera, kami meninjau bahwa kondisi masyarakat di daerah Cibunian maupun Purwabakti belum sepenuhnya dapat dikatakan sejahtera. Berdasarkan data yang telah kami sajikan pada bab IV tentang gambaran umum desa, kesejahteraan masyarakat diukur dengan metode kualitatif berdasarkan kebutuhan dasar standar, cukup memenuhi hal ini dilihat dari ketersediaan sandang, pangan, dan papan yang cukup memenuhi kebutuhan mereka sehingga sejauh pemantauan yang kami lakukan, kami belum menemukan kelompok masyarakat yang kelaparan atau tidak memiliki tempat tinggal.

Ditinjau dari fasilitas pendidikan dan kesehatan, kami melihat masyarakat belum menikmati seluruh fasilitas dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Terlihat dalam banyaknya masyarakat Desa Cibunian maupun Desa Purwabakti masih banyak yang belum bisa baca tulis atau buta huruf. Masyarakat daerah ini belum sepenuhnya sejahtera karena sarana pendidikan seperti SMA dan Puskesmas pun tidak ada di desa tersebut, sehingga mereka akan kesulitan jika ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kesejahteraan masyarakat dilihat dari rasa aman yang mereka rasakan, menurut warga setempat dan Kepala Desa yang kami wawancarai serta data yang kami miliki mengenai laporan kejahatan, kami menilai bahwa masyarakat menilai desa mereka aman. Hal ini berpengaruh pada kesejahteraan mereka dalam lingkungan tempat tinggal mereka.

Dilihat dari segi potensi daerah di Cibunian dan Purwabakti, desa ini memiliki potensi usaha yang seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat. Seperti lahan pertanian yang cukup luas yang seharusnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan mereka, tapi tidak demikian, karena kepemilikan lahan tersebut tidak menyebar rata pada seluruh warga. Seperti halnya usaha perikanan yang keuntungannya dapat mencapai puluhan juta rupiah. Namun tidak semua warga masyarakat dapat mengakses sumber daya itu, karena hanya masyarakat yang memiliki modal yang besar yang dapat menikmati sumber daya tersebut.

Dalam hal pemberdayaan masyarakatnya, desa Cibunian tidak memiliki program pemberdayaan masyarakat, berdasarkan hasil wawancara, di sana terdapat PKK, akan tetapi tidak lagi terlaksana dengan baik. Menurut salah seorang warga, program pemberdayaan yang berjalan saat ini adalah pengajian rutin satu kali dalam sebulan.

Masyarakat disana, terutama kaum perempuan mempunyai keinginan yang besar untuk berwirausaha, membuat suatu kerajinan atau apapun yang dapat membantu perekonomian keluarganya, namun tidak ada cukup modal. Mereka sangat mengharapkan adanya bantuan kredit usaha baik dari pemerintah atau lembaga apapun yang memfasilitasi masalah pengkreditan.

Desa Cibunian masih sangat membutuhkan biaya untuk membangun desanya agar lebih sejahtera, karena desa tersebut belum bisa melaksanakan otonomi dengan baik. Selama ini, program-program yang berjalan mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten. Perusahaan Chevron sebagai pihak ketiga sangat membantu masyarakat dalam hal pendidikan dan juga kesehatan. Bantuan yang telah diberikan Chevron diantaranya adalah bantuan rehabilitasi bangunan sekolah.

5.2.PENERAPAN UU NO. 32 TAHUN 2004 PADA DESA CIBUNIAN DAN PURWABAKTI

Penerapan UU No. 32 tahun 2004 pada desa Cibunian belum bisa dikatakan sempurna, karena masih ada poin-poin pada UU No. 32 tahun 2004 yang belum diterapkan di desa Cibunian. Desa Cibunian bisa dikatakan sebagai daerah otonom karena desa Cibunian sudah mengatur dan mengurus sendiri utusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai perundang-undangan yang diperintah oleh kepala desa dan memiliki perangkat desa sebagaimana tercantum pada pasal 3 poin 2 UU No. 32 tahun 2004.  Kepala desa dipilih dengan cara pengambilan suara pada masyarakat desa tersebut. Tetapi pemencaran urusan pemerintahan desa Cibunian lebih ditekankan pada desentralisasi dimana pemerintahan daerah khususnya desa hanya menjadi alat pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum pada UU No. 32 tahun 2004.

Desa Cibunian dirasa aman, tentram, dan tertib oleh masyarakat desanya karena jarang sekali terjadinya kriminalitas di desa tersebut. Kesehatan masyarakat desa Cibunian juga bisa dikatakan baik karena jumlah pasien perharinya hanya 5 orang. Serta masyarakat desa Cibunian juga memiliki kesempatan dalam berusaha, menjalankan ekonomi, dan penguasaan sumberdaya ekonomi. Bisa dilihat dari beragamnya mata pencaharian di desa Cibunian yakni petani yang terdiri dari petani pemilik tanah, petani penggarap tanah, serta buruh tani; pengusaha; pengrajin; industri kecil yang terdiri dari pemilik industri maupun buruh industri; pertukangan; pensiunan/purnawirawan; pedagang; dan pengemudi ojek maupun angkot.

Poin-poin pada UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa diberi wewenang untuk mengembangkan desanya dengan pembangunan-pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakatnya belum diterapkan seperti halnya pembanguna fisik di desa Cibunian belum banyak dilakukan, baru pembangunan pada perhubungan seperti jalan dan gorong-gorong serta perekonomian seperti irigasi saja.

Sarana dan prasarana desa juga belum banyak. Dalam bidang pendidikan sampai tahun 2007 masih rendah karena sarana untuk TK dan SMA saja tidak ada serta yang tidak tamat SLTA atau sederajat, tidak tamat akademi, tidak tamat perguruan tinggi masih ada saja. Sarana kebutuhan dasar yang (sandang, pangan, papan) tidak ada karena koperasi yang ada di desa Cibunian tidak aktif, yang ada hanya warung.

Seperti yang disebutkan dalam UU No 32 tahun 2004, bahwa pemerintah daerah telah diberi kewenangan untuk mengembangkan desanya dengan pembangunan-pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dengan adanya wawancara langsung dan penelitian langsung terhadap Desa Purwabakti, dapat diketahui bahwa penerapan UU No 32 tahun 2004 belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini terlihat pada pemerintah desa yang kurang/ belum bisa mengatur desanya dengan baik. Pemerintah desa Purwabakti masih bergantung kepada pemerintah daerah, swadaya masyarakat dan Chevron. Dalam menjalankan pemerintahannya, desa sudah menjalankan proses otonomi. Namun, dalam menjalankannya desa masih belum mandiri.

5.3. PENERAPAN UU NO.32 TAHUN 2004 TERHADAP KESEJAHTERAAN DESA

Penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai arti penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraaan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjan masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya Otonomi Desa, dan dengan adanya otonomi desa tersebut diharapkan Desa akan menjadi mandiri. Kemandirin itu dipengaruhi beberapa faktor seperti, desentralisasi kewenangan, penguatan keuangan Desa, penguatan kelembagaan Desa dan kelembagaan masyarakat, kapasitas dan perangkat Desa (SDM) serta pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, upaya memperkuat Desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya Otonomi Desa dan kesejahteraan masyarakat, sebagai tujuan otonomi daerah dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Desa Cibunian merupakan salah satu desa yang telah menerapkan otonomi desa. Akan tetapi pada kenyataannya otonomi ini belum bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah Desa Cibunian bisa dikatakan masih banyak bergantung pada pemerintah pusat dan belum bisa mandiri dalam mengatur pemerintahannya. Penerapan otonomi desa yang sudah bisa dilihat adalah dalam hal pemilihan perangkat desa sampai pada RW. Pemilihan dilakukan secara langsung oleh warga setempat, tidak lagi ditunjuk oleh aparat desa seperti sebelumnya. Hal ini secara tidak langsung telah memberikan keleluasaan pada warga untuk menyalurkan aspirasi mereka. Dengan pemilihan langsung tersebut paling tidak dalam melaksanakan pembangunan warga akan lebih berpartisipasi meskipun belum maksimal.

Di sisi lain, sarana dan prasarana yang ada di Desa Cibunian ternyata masih belum memadai. Sarana prasarana tersebut meliputi sarana kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan di Desa Cibunian membuat warga harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa mengaksesnya. Sedangkan dalam hal transportasi, angkutan jarang yang beroperasi disana. Berdasarkan keterangan dari warga, keadaan demikian dirasakan lebih baik karena memberi kesempatan pada penduduk untuk menarik ojek sebagai sumber nafkah mereka. Apabila kita kaji lebih dalam ada benarnya juga pendapat dari warga tersebut tetapi mungkin terdapat beberapa kekurangan dari ojek, seperti ongkos yang lebih mahal dan kurang efisien daripada angkutan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Desa Cibunian masih belum dapat menerapkan otonomi desa secara menyeluruh dalam berbagai bidang sehingga masih terdapat semacam ketimpangan disana, misalnya dalam hal kesehatan dan pendidikan. Akan tetapi, dengan diberlakukannya otonomi desa tersebut paling tidak sudah berpengaruh dalam bidang politik, yaitu terciptanya kehidupan yang demokratis di Desa Cibunian.

Penerapan UU No 32 Tahun 2005 di desa Purwabakti memberikan dampak kepada penduduk desa tersebut. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah desa diberikan wewenang kepada desanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana desa.

Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa, penduduk setempat dapat menyampaikan segala hal yang mereka harapkan dapat direalisasikan oleh pemerintah. BPD kemudian menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut kepada pemerintah desa. Sesuai dengan kebijakan pemerintah desa, kemudian aspirasi-aspirasi tersebut dapat direalisasikan atau tidak. Pelaksanaannya tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Biaya tersebut seharusnya bersumber dari pemerintah yang berasal dari pajak. Berdasarkan aturannya, setiap desa menyerahkan pajaknya kepada pemerintah kota, kemudia 12,5 % dari pajak tersebut dikembalikan kepada desa sebagai dana kas desa. Namun, dalam kenyataannya desa menerima kembali dana tersebut tidak mencapai 12,5%. Sehingga dana untuk proyek-proyek yang diadakan desa dipungut dari swdaya dan gotong royong masyarakat.

Berdasarkan data target pendapatan, belanja rutin dan pembangunan, masyarakat menyumabang untuk belanja rutin dan pembangunan desa sebanyak Rp. 25.000.000,- yang merupakan 15,5% dari jumlah dana yang dibutuhkan. Sedangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana, pemerintah desa mendapatkan dana dari swadaya masyarakat. Dari program pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2007, dana yang telah dihabiskan adalah sebanyak Rp. 82.850.000,-. Dalam hal ini, jumlah bantuan masyarakat lebih banyak dibandingkan jumlah bantuan pemerintah kabupaten.

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemrintah desa Purwabakti adalah pembangunan masjid sebanyak di kampong Cipamubutan, pembangunan Mushola di kampung Cisalada dan pembangunan jalan beton di kampung Panday. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya secara ekonomis, akan tetapi secara bathin.

Berdasarkan data, penduduk yang mengenyam pendidikan yang kurang dari wajib belajar 9 tahun sebanyak 72,7%. Salah satu ukuran kesejahteraan penduduk adalah pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, dalam bidang pendidikan desa Purwabakti belum termasuk daerah yang sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Purwabakti, tahun 2008 yang lalu, pemerintah desa sedang melaksanakan rehabilitasi gedung sekolah dasar, SD Ciasmara III. Salah satu program yang dilaksanakan ini merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Rahardjo, M. Dawan. 2006. Menuju Indonesia Sejahtera: Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.

Salam, Dharma Setyawan. 2007. Otonomi Daerah: Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya. Jakarta: Djambatan.

Sham, Tuti T dan Sam M. Chan. 2006. Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Rangkuti, Parlaungan adil. 2007. Membangun Kesadaran Bela Negara. Bogor: IPB Press.

Pattimura, Luthfi. 2001. Manajemen Otonomi Daerah. Jakarta: Pustaka LSKPI.

Adiwibowo, Soeryo, Meilani Ranah Kajian Sosiologi

Tabel Sarana dan Prasarana

No

Data Sarana dan Prasarana Desa

Desa

Cibunian

Purwabakti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Balai Desa

Kantor Desa

Tanah Kas Desa

Status Tanah

-         Kantor Desa

-         Rumah Dinas Kades

Luas Tanah

-         Kantor Desa

-         Rumah Dinas Kades

Prasarana Pengairan

Alat Transportasi

-         Angkot

-         Ojek

-         Sepeda

Sarana Angkutan dan Komunikasi

-         Jalan aspal

-         Jalan diperkeras

-         Jalan tanah

-         Jalan kabupaten

-         Jalan desa

Sarana Perekonomian

-         Koperasi

-         Pasar

-         Warung

-         Bank

Sarana Perhubungan

-         Telepon Umum

-         Kantor Telkom

-         Wartel

Jumlah Perusahaan dan Usaha

-         Industri

-         Rumah makan

-         Perdagangan

-         Angkutan

Fasilitas Perkreditan

-         Kredit Usaha Tani

-         Kredit Investasi Kecil

-         Kredit Modal Kerja Permanen

-         Kredit Candak Kulat

Sarana Sosial dan Budaya Bidang Pendidikan :

-       TK

-       SD

-       SMP

-       SMA

Jumlah Tempat Ibadah

-       Masjid

-       Mushola

Bangunan Rumah

-       Permanen

-       Semi permanen

-       Rumah kayu

Perkumpulan kebudayaan

Sarana Kesehatan

-       Puskesmas

-       Puskesmas pembantu

  • Jumlah Dokter
  • Paramedis
  • Bidan
  • Pasien perhari
  • Dukun bayi
  • Dukun sunat

-        KB

  • Jumlah pasangan usia subur
  • Jumlah akseptor KB

-      Posyandu

1 buah

5 buah

7,05 ha

Milik Pemerintah Desa

Milik Pemerintah Desa

248 m2

104 m2

3 pompa air dan 3 sungai

10 buah

249 buah

51 buah

10 km

5 km

13 km

6 km

17 km

1 buah (tidak aktif)

-

86 buah

-

-

-

-

-

1

-

-

Tidak ada

Tidak  ada

Tidak ada

Tidak ada

-

6 buah

1 buah

-

18 buah

27 buah

1809 buah

253 buah

31 buah

2 buah

-

1 buah

-

3 orang

1 orang

5 orang

8 orang

-

1740 orang

957 orang

9 buah

1 buah

1 buah

15 buah

65 buah

40 buah

1 km

3 km

5 km

-

3 km

-

-

-

-

36

-

-

Tidak ada

1 buah

4 buah

13 buah

36 buah

12 buah

793 buah

620 buah

1 orang

4 orang

11 buah

About these ads

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: